Kacang Lupa Kulitnya (PKB dan Dilema Kader Gusdur)

Posted by Unknown  |  at  11:52 PM No comments

Oleh Zuhairi Misrawi *
“Saya belum dapat jabatan terhormat dari Gus Dur, senantiasa setia dan sami’na
wa atha’na kepada Gus Dur, kok malah yang sudah mendapat jabatan dan gelimangan
harta justru ramai-ramai melawan Gus Dur”.

Itulah SMS yang dikirimkan teman saya yang sekarang sedang studi program
doktoral di Universitas Boston, Amerika Serikat. Dia menyampaikan keprihatinan
tentang konflik telanjang antara kubu Muhaimin Iskandar dan kubu Gus Dur,
sebagaimana dilansir sejumlah media massa nasional.

Dalam kultur tradisional, sejauh ini hubungan antara guru dan murid, patron
dan klien, dibangun di atas kepatuhan dan ketundukan. Dalam kitab al-Ta’lim wa
al-Muta’allim disebutkan, menghormati guru merupakan prinsip yang mesti dilakukan
murid. Pandangan itu meminjam ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah, “Saya
adalah hamba/murid bagi siapa pun yang mengajarkan satu huruf sekalipun”.

 

Ungkapan itu begitu ditekankan dalam pendidikan tradisional di pesantren.
Kiai/ustad tentu saja tidak mengajarkan satu huruf, melainkan membuka cakrawala
para santri dalam pelbagai disiplin keilmuan. Kiai/ustad tidak hanya
mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan akhlak/etika.

Tradisi menghormati kiai/ustad merupakan salah satu kultur yang telah
menjadikan NU sebagai organisasi yang solid dan kukuh. Kendati diterpa angin
dan badai politik berkali-kali, NU dengan kultur tersebut mampu membangun
hubungan yang kuat dengan basis.

Terlebih dalam ranah politik, menggerakkan suara warga NU bukanlah hal
sulit. Cukup dengan menggerakkan kiai, basis akan mengikuti haluan politik yang
dikehendaki sang kiai.

Dalam hal itu, Gus Dur sebagai representasi kiai merupakan tokoh yang paling
fenomenal dalam sejarah NU. Dia mempunyai dua modal sekaligus, yaitu kekuatan
kultural dan intelektual. Dengan kedua kekuatan tersebut, Gus Dur mampu
menjadikan NU sebagai kekuatan politik yang paling disegani pihak lain. Dia
juga mampu membangun aliansi dengan dunia internasional melalui representasi
Islam yang ramah dan toleran.

Di tengah-tengah konflik PKB yang makin runyam itu, Gus Dur akan mendapatkan
penghargaan internasional di Amerika Serikat dalam kapasitas sebagai tokoh
muslim yang berjasa dalam moderasi Islam. Menurut almarhumah Benazir Bhutto
dalam buku yang dirampungkan sebelum dia wafat akibat bom bunuh diri,
Reconciliation: Islam, Democracy, and The West, Gus Dur adalah salah seorang
tokoh dunia yang turut mempengaruhi dirinya dalam hal menegakkan demokrasi.

Tentu saja, fenomena itu tidak hanya menguntungkan Gus Dur secara pribadi.
Melainkan juga menguntungkan NU sebagai institusi dan warga NU yang mempunyai
kapasitas keilmuan, khususnya mereka yang berpendidikan tinggi.

Sejak Gus Dur menjabat ketua umum PB NU, diangkat sebagai presiden RI dan
menakhodai PKB, banyak sekali pihak yang mendulang keuntungan dengan menduduki
posisi strategis di republik ini. Sebut saja, almarhum Matori Abdul Djalil,
Alwi Shihab, Saifullah Yusuf, Mahfud M.D., A.S. Hikam, Khofifah Indarparawansa,
Efendi Choirie, Ali Masykur Musa, dan Muhaimin Iskandar. Sejumlah elite PB NU
juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai kader-kader Gus Dur.

Hanya, dalam perjalanan waktu, sejumlah kader tersebut mengambil sikap
berseberangan dengan Gus Dur, yang pada umumnya ditengarai dilatarbelakangi
motif-motif politis. Ironisnya, sikap seperti itu disampaikan kepada publik
sehingga publik dapat mengonsumsi konflik internal dengan murah-meriah.

Yang paling anyar dari fenomena tersebut adalah keputusan rapot pleno DPP
PKB beberapa waktu lalu, yang memutuskan agar Muhaimin Iskandar sebagai ketua
tanfidziah terpilih dalam muktamar di Semarang mundur dari jabatannya. Tak
pelak, keputusan tersebut direspons keras oleh Muhaimin dan para pendukungnya.
Mereka menggunakan pelbagai cara. Di antaranya, melalui investigasi pihak-pihak
yang ditengarai merupakan penyuplai informasi di balik keputusan pleno itu.

Dari kacamata kultural, fenomena seperti itu semestinya menjadi pembelajaran
politik bagi kader-kader Gus Dur. Terlebih bagi mereka yang sudah menikmati
gelimangan dan gemerlapnya dunia politik. Sudah sepatutnya kultur kepatutan
dimanifestasikan dalam ranah politik. Apalagi ada satu fatsun yang tidak bisa
dihindari bahwa mereka bukanlah apa-apa tanpa Gus Dur. Posisi dan jabatan
strategis yang diterimanya merupakan berkah kedekatan mereka dengan Gus Dur.

Di sini, jalan islah merupakan harga mati yang harus dibayar oleh
kader-kader muda PKB dalam menyikapi konflik partai. Islah sebenarnya bukan
hanya menguntungkan secara politik, tetapi juga menguntungkan secara kultural.
Tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan melalui cara-cara rekonsiliasi. Di
samping itu, yang lebih penting, saatnya relasi antara kiai-santri betul-betul
diterjemahkan dalam ranah politik dengan sebaik-baiknya.

Yang muda, yang sudah mendapatkan kenikmatan hidup, semestinya mengalah
kepada yang tua. Lebih-lebih dalam konteks membalas jasa kepada Gus Dur, yang
telah terbukti membantu mereka. Seperti kata pepatah, “Janganlah seperti kacang
lupa kulitnya”.

Selebihnya, bila masih terdapat perbedaan yang tidak mungkin diselesaikan,
cara terbaik adalah memilih untuk keluar dan mencari kendaraan politik lain.
Cara tersebut jauh lebih elegan daripada menampilkan komentar-komentar yang
tidak sesuai dengan etika kepesantrenan.

Pada akhirnya, harus diakui bahwa politik bukanlah kiamat. Banyak ranah yang
bisa dijadikan sebagai wadah perjuangan. Toh, kader-kader muda masih mempunyai
usia yang cukup panjang sebagai medan perjuangan. Kaidah yang sepatutnya
digunakan dalam memecahkan masalah itu adalah “mempertimbangkan kemaslahatan
harus diutamakan daripada meninggalkan efek negatif” (jalb al-mashalih
muqaddamun ’ala dar’ al-mafasid).
* Zuhairi Misrawi, intelektual muda NU

Sumber : Shofiyullah`s World